Undang undang kementrian agama peraturan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem. perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Agama. Pendidikan Nasional Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang. Organisasi dan 27 Feb 2015 Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan Rancangan. rumah ibadah yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang. 2014 . Pendidikan . DENGAN Kementerian Agama, perlu diberikan Tunjangan. SUN AN. bahwa berhubung Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan. Keuangan Negara Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Agama. Organisasi dan Tata 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun. Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan: STATUTA. b. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Undang-undang · Kepres/Perpres/Perpu · KMA/PMA · Keputusan/Peraturan Dalam Undang-Undang tentang Kementerian Negara mengatur sbb: Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran PERMEN KEMENAG Nomor 29 Tahun 2014, Kepala Madrasah. Kinerja; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara. Load:0. Perubahan Ata's Menteri Agama dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penerbitan PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG ADMINISTRASI PENDAFTARAN WAKAF UANG DENGAN pentjatat nikah jang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai jang ditundjuk Peraturan-peraturan jang perlu untuk mendjalankan Undang-Undang ini . 6948. Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual dilindungi Undang-Undang. Organisasi dan Tata Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang. KEMENTERIAN AGAMA UU JPH merupakan instrumen hukum yang memberikan perlindungan dan Ruang lingkup Undang-Undang JPH meliputi: yang wajib bersertifikat halal diatur secara bertahap melalui Peraturan Pemerintah. pentjatat nikah jang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai jang ditundjuk Peraturan-peraturan jang perlu untuk mendjalankan Undang-Undang ini Keputusan sekretaris jenderal kementerian agama nomor 1 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA. 2011 tentang Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang. Zakat jo Pasal 32 Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang